Saat itu UU Pengadaan Tanah belum disahkan.
VIVAnews - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah, Syarifuddin Hasan, menjelaskan mengapa pemerintah terus
menerus melontarkan wacana pemindahan ibukota negara tapi tak kunjung
direalisir sampai sekarang.
Meski tak masuk dalam tim kecil pemindahan ibukota, Ketua Umum
Harian Partai Demokrat ini menjelaskan alasannnya. "Beberapa tahun ini,
kita menghadapi masalah bagaimana postur anggaran kita. Kan subsidi
begitu besar, kalau tiba-tiba kita langsung pindah ibukota, uangnya dari
mana?" kata Syarif di Gedung DPR, Senin 9 September 2013.
Selain anggaran, dia menambahkan, masalah lain yang dipertimbangkan
adalah Undang-undang Pengadaan Tanah yang saat itu belum disahkan.
"Kalau sekarang kan sudah, jadi telah ada kepastian," ujarnya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada Minggu kemarin, 8 September
2013, kembali bicara soal rencana pemindahan ibukota. Menurut Syarif,
gagasan ini kembali diungkit karena APBN sudah mulai membaik. "Subsidi
sudah mulai ditekan, sudah sehat. Nah, kita tinggal melangkah ke depan,"
kata dia.
Lalu apakah pemindahan ibukota ini akan direalisasikan di era PresidenSBY?
"Tergantung timnya nanti," kata Syarif. (kd)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Hidup Adalah Perjuangan