Anggaran Perbatasan Meningkat 89%

Jakarta, Media Indonesia-Pemerintah terus memfokuskan pengelolaaan wilayah perbatasan, antara lain dengan meningkatkan anggaran pembangunan secara sifnifikan. Untuk tahun anggaran 2013 alokasi anggaran untuk pembangunan perbatasan sebesar Rp 7.3 triliun atau meningkat 89% dari Rp 3,5 triliun di Tahun 2012.

Anggaran digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana agar membuka keterisolasian dan memperlancar hubungan antarpulau kecil terluar, jelas Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi seusai membuka Rapat Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, kemarin. Raker V BNPP itu juga dihadiri Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

Menurut Gamawan, untuk mengoptimalkan agenda pembangunan perbatasan, pemerintah menyiapkan lima agenda utama. Agenda utama itu berkaitan dengan penerapan dan penegasan batas wilayah negara demi peningkatan pelayanan sosial dan penguatan kelembagaan. Kita juga berharap kementerian dan lembaga pemerintah terkait untuk membantu memberikan perhatian bagi kawasan perbatasan.

Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI menyebutkan hingga kini wilayah perbatasan masih tergolong daerah rawan konflik. Umumnya konflik dipicu oleh persoalan batas wilayah dengan negara tetangga. Pada umumnya yang timbul itu konflik soal batas yang belum disepakati. Kalau lain-lain soal lalu lintas batas bisa kami kendalikan, kata Agus.

Ia mencontohkan, setidaknya 10 daerah di Pulau Kalimantan  masih rawan konflik perbatasan atau outstanding boundary problem (OBP). Untuk mengantisipasi masalah itu TNI menempatkan pasukan guna membantu pengamanan di daerah tersebut. Standarisasi sarana dan prasarana pos pengamanan perbatasan, ujar Agus juga telah diterbitkan sehingga penempatan ulang pos tersebut akan segera dilakukan dalam upaya peningkatan efektivitas pengamanan oleh personel TNI.

Untuk pembangunan perbatasan, TNI membantu ke daerah-daerah yang sulit dijangkau melalui P

eraturan Presiden, seperti Papua dan Papua Barat.