UMKM Adalah Salah Satu Solusi Mengurangi Kemiskinan

Catatan pahit dalam perjalanan kehidupan Bangsa kita ini adalah terlihat dari tingkat kemiskinan yang kian menjadi-jadi sejak krisis multidimensional yang terjadi pada tahun 1997. Dimana hampir menyentuh seluruh sektor kehidupan manusia khususnya pada rakyat yang saat itu sedang berada pada kondisi ekonomi menengah kebawah. Imbasnya mereka semakin terpuruk, tertatih-tatih dalam membiayai kebutuhan hidup mereka. Mulai dari biaya kesehatan sampai dengan biaya pendidikan anak, ironisnya lagi, Ini terjadi hampir di tiap-tiap penjuru Negeri pertiwi tercinta ini yang di klaim memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun tidak jarang kita masih menjumpai pemukiman kumuh dan kondisi kemiskinan yang solid pada lokasi tertentu, keadaan ini seolah-olah seperti menjadi budaya kultural Bangsa kita yang tidak dapat dihilangkan seiring dengan waktu berjalan.

Banyaknya program-program Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan seolah-olah hanya hembusan angin saja yang seketika berlalu dimakan waktu, karena samapi saat ini kemiskinan seolah-olah telah megnunci rakyat dengan gembok yang terbuat dari beberapa lapis baja sehingga sulit membuka gembok baja tersebut.

Salah satu contoh nyata yang kita lihat adalah Kondisi di Kecamatan Mariso kelurahan Lette, Sulawesi- Selatan , dimana masyarakat di sana mayoritas bekerja pada wilayah informal. Data terakhir Kota Makassar di rilis Badan Pusat Statistic Kota Makassar pada tahun 2010 sebesar 62.000 jiwa. Realitas ini berkaitan langsung dengan kondisi masyarakat . Dengan rendahnya pengetahuan, daya beli, rendahnya informasi, pendapatan rendah. Terlepas dari itu semua, era globalisasi telah mencipatakan kompetisi ekonomi yang super ketat. gambaran perheletan ekonomi di bangsa ini adalah Siapa yang lemah akan tersingkir dan yang kuat akan terus bisa bertahan dalam menghadapi semakin kerasnya kehidupan. Tentunya masyarakat pelaku ekonomi informal atau lebih kerennya kita sebut dengan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) jelas tidak mampu membendung dinamika tersebut. Dengan kondisi produksi rendah, modal kecil, maka otomatis kondisi mereka kian terpuruk pada lingkaran kemiskinan.

Menurut Korten (1984), masa pasca industry akan menghadapi kondisi-kondisi baru yang sama sekali berbeda dengan kondisi di masa industry, dimana potensi-potensi baru penting dewasa ini memperkokoh kesejahteraan, keadilan, dan kelestarian umat manusia. Titik pusat perhatiannya adalah ke arah pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat. Logika paradigma ini yang menonjol adalah logika lingkungan hidup manusia yang berimbang, sumber dayanya yang dominan adalah sumber daya informasi dan prakarsa yang kreatif yang tak kunjung habis ; dan sasarannya yang dominan adalah pertumbuhan umat manusia yang di rumuskan dalam rangka lebih terealisasinya potensi umat manusia, Individu bukanlah sebagai obyek, melainkan berperan sebagai pelaku, yang menentukan tujuan, mengontrol sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidupnya sendiri.

Kesejahteraan dan realisasi diri manusia merupakan jantung konsep pembangunan yang memihak rakyat dan pemberdayaan masyarakat. Perasaan berharga diri yang di turunkan dari keikutsertaan dalam kegiatan produksi adalah sama pentingnya bagi pencapaian mutu hidup yang tinggi dengan keikutsertaan dalam komsumsi produknya. Keefisienan system produksi, karenanya haruslah tidak semata-mata dinilai berdasar produk-produknya, melainkan juga berdasar mutu kerja sebagai sumber penghidupan yang di sediakan bagi para pesertanya, dan berdasar kemampuaannya menyertakan segenap anggota masyarakat. Salah satu perbedaan penting antara pembangunan yang memihak rakyat dan pembangunan yang mementingkan produksi ialah bahwa yang kedua itu secara terus menerus menundukkan kebutuhan rakyat di bawah kebutuhan system agar system produksi tunduk kepada kebutuhan rakyat (Korten,1984).

Paradigma pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat mengandung arti penting bagi penciptaan masa depan yang lebih manusiawi. Pemahaman akan paradigma itu penting artinya bagi pemilihan tehnik sosial termasuk bagaimana pemberdayaan masyarakat dilakukan secara tepat untuk mencapai tujuan-tujuan yang memengtingkan rakyat.

Penyadaran diri merupakan satu di antara argument-argumen yang paling telak dan tajam diajukan oleh Freire (1984), adalah merupakan inti dari usaha bagaimana bisa mengangkat rakyat dari kelemahaannya selama ini. Kesempitan pandangan dan cakrawala masyarakat yang tersekap dalam kemiskinan dan kelemahan lainnya harus di ubah kearah suatu keinsyafan, perasaan, pemikiran, gagasan, bahwa hal-ihwal tersebut dapat menjadi lain, dan pasti tersedia alternatif-alternatif untuk mengatasinya.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mampu mengembangkan teknik-teknik pendidikan tertentu yang imajinatif untuk menggugah kesadaran masyarakat. Menurut Sikhondze (1999), orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah membantu masyarakat agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris, yang pendekatan metodenya beriorentasi pada kebutuhan masyarakat sasaran dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu maupun kelompok. Peran petugas pemberdayaan masyarakat sebagai outsider people dapat di bedakan menjadi 3 bagian yaitu : peran konsultan, peran pembimbingan dan peran penyampai informasi. Dengan demikian peran serta kelompok sasaran (masyarakat itu sendiri ) menjadi sangat dominan.

Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) kian mendapatkan masalah dengan diperhadapkannya dengan sistem kredit yang birokrasinya bertele-tele pada lembaga pembiayaan seperti bank dan koperasi. Serta menuntut persyaratan dimana pelaku usaha kecil tidak mampu memenuhinya di karenakan kondisi mereka dibawah garis kemiskinan dan diskriminasi oleh birokrasi pemerintahan yang pada akhirnya, mereka enggan bersentuhan langsung dengan pelayanan pemerintah. Dengan demikian di harapakan lahirnya suatu lembaga stakeholder yang memiliki kepekaan sosial guna mendorong pelaku UKM, menuju tingkat kesejahteraan dan kemandirian dalam menjalankan usaha.

Penerapan kredit mikro berbasis sosial sekiranya menjadi jawaban akan kondisi pelaku UKM, dalam mengembangkan usahanya yang tentunya kredit mikro berbasis sosial memberi etos kemudahan dalam mendapatkan kredit usaha serta adanya prinsip-prinsip dasar dari stakeholder. Untuk kemudian menanamkan mekanisme pemberdayaan rakyat pada kredit mikro berbasis sosial. Dengan harapan pengelolaan secara partisipatif serta profesional dan tepat sasaran dengan pengawalan yang intensif guna mencapai kemaksimalan, dalam memberdayakan usaha kecil menengah lewat kredit mikro berbasis sosial.

Tidak adanya perhatian serius pemerintah terhadap pelaku UKM, berdampak pada kondisi mereka yang tetap stagnan pada kondisi tidak mampu mengembangkan usaha mereka, serta tidak adanya ruang usaha pada level UKM, mengakibatkan kondisi mereka butuh sentuhan kreatif dari stakeholder dalam mengeksekusi pelaku UKM, mencapai kesejahteraan dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Kunci dalam menjalankan Kredit usaha mikro adalah belajar dari masyarakat, pendamping sebagai fasiltator dan teman sehingga tercipta saling belajar dan berbagai pengalaman. Maka dari itu semua realitas tersebut menjadi kebutuhan mendesak pelaku usaha kecil menengah yang ada di Negara kita ini agar dapat direalisasikan dalam meminimalisir tingkat kemiskinan di Negara ini yang kian menjadi-jadi. Oleh karena itu Pemerintah bisa menerapkan kredit usaha mikro demi kesejahteraan rakyat yang pada akhirnya dapat mengatasi kemiskinan Negara ini sehingga dimasa mendatang bangsa ini tidak menjadi sarang kemiskinan dan kebobrokan tingkat sosial.